DINAS PERKEBUNAAN
PROVINSI RIAU

Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit tgl. 28 Februsri 2020 di Desa Muara Dua Kec. Siak Kecil  Kab. Bengkalis yang dihadiri oleh Plt. Kadisbun, Camat, Kepala Desa dan pengurus dan anggota kelompok...

Tim dari Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau melakukan Sosialisasi dan Verifikasi Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat di Desa Sialang Panjang, Selasa (25/2/2020).Kegiatan yang dipusatkan di Parit 11 Du...

Pekanbaru: Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada hari Selasa tangggal 25 Februari 2020 melaksanakan Forum  Perangkat Daerah Tahun 2020 di Aula Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau, forum ini merup...

 Berikut Data penangkar benih di link bawah inipenangkar...

Pangakalan Kerinci: Launching Program Dukungan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pekebun Kelapa Sawit di Kab. Pelalawan, di Kantor Bupati Pelalawan, Rabu 19 Feb 2020, supported by UNDP, GEF, IKEA, Good...

 Pekanbaru : Rapat penetapan harga tbs provinsi riau tgl 18 feb 2020 di kantor Gapki RiauUmur 3th (Rp 1.338,22); Umur 4th (Rp 1.449,81); Umur 5th (Rp 1.584,78); Umur 6th (Rp 1.622,88);Umur 7th (R...

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Prov RiauUmur 3th (Rp 1.375,78); Umur 4th (Rp 1.490,40); Umur 5th (Rp 1.629,06); Umur 6th (Rp 1.668,21); Umur 7th (Rp 1.733,26);Umur 8th (Rp 1.781,13); Umur 9th (Rp 1....

Pekanbaru: Persiapan Rapat FORUM OPD Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau...

Harga TBS Kelapa Sawit Prov RiauNo. 05 periode 05  s/d  11 Feb 2020.Umur 3th (Rp 1.414,98); Umur 4th (Rp 1.532,13);  Umur 5th (Rp 1.673,88);  Umur 6th (Rp 1.714,00); Umur 7th (Rp 1...

PEKANBARU - Tahun 2013 ini, dari 12 kabupaten/kota di Riau, tujuh kabupaten/kota akan merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kepastian ini setelah Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan keputu...

Home » Sejarah Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Sejarah Dinas Perkebunan Provinsi Riau

SEJARAH SINGKAT

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Provinsi Riau termasuk salah satu daerah agraris dimana sejak lebih dari lima puluh tahun yang lalu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani pekebun, utamanya sebagai petani karet.

Untuk dapat melakukan monitoring dan pembinaan terhadap petani pekebun serta untuk dapat melakukan pengembangan perkebunan dengan baik maka pada tahun 1958 dibentuk Djawatan Karet Rakyat. Pada garis besarnya struktur organisasinya terdiri dari bagian Tata Usaha, Bagian Produksi, Bagian Teknik.

Sejalan dengan perkembangan Pemerintah dan kemajuan bidang perkebunan, kemudian tahun 1969/1970 nama Djawatan Karet Rakyat diganti menjadi Dinas Perkebunan Rakyat dengan struktur organisasi terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bagian Teknik, Bagian Sosial Ekonomi dan Bagian Proteksi.

Pada tahun 1976 nama Dinas Perkebunan Rakyat diganti menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau yaitu berdasarkan Peraturan Daerah No.13 tahun 1976 sebagai tindak lanjut dari surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.176 tahun 1976 dan surat Menteri Pertanian No.429/Kpts/Org/7/1976 serta Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1975. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau pada garis besarnya terdiri dari Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Perencanaan, Sub Dinas Teknik Produksi, Sub Dinas Perlindungan Tanaman, Sub Dinas Penyuluhan dan Sub Dinas Sosial Ekonomi serta Cabang Dinas Perkebunan di Tingkat Kabupaten yaitu Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Kepulauan Riau, Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu dan Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi maka susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan juga mengalami perubahan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan maka nama Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau diganti menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan struktur organisasi secara garis besar terdiri dari Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Perencanaan Perkebunan, Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit, Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet, Sub Dinas Aneka Tanaman, Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran, Balai Pelatihan Perkebunan, Balai Benih Perkebunan dan Kelompok Fungsional. Sedangkan ditingkat kabupaten nama Cabang Dinas Perkebunan telah menjadi Dinas Perkebunan Kabupaten atau bergabung dengan Dinas Kehutanan/Dinas Pertanian Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  maka Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau disesuaikan kembali, termasuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengalami perubahan.  Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2008.  Dalam Perda tersebut susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau diatur dalam Bab XVI Pasal 44 yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perlindungan Perkebunan, Bidang Pengembangan Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkebunan.  UPTD Perkebunan terdiri dari UPT Benih Perkebunan, UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan, serta UPT Pengembangan Perkebunan pada 9 kabupaten (Kabupaten: Kampar,  Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis).  Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang belum diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2008 diatur dalam Peraturan Gubernur.  Dalam hal ini uraian tugas Dinas Perkebunan Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No.42 Tahun 2009.

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Riau melakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, yaitu dengan melakukan beberapa perubahan pada organisasi Dinas Daerah. Perubahan pada Dinas Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014. Dalam Perda No. 2, Organisasi Dinas Perkebunan tetap ada dengan struktur organisasi  yang tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan pada Dinas Perkebunan terletak pada jumlah Unit Pelaksana Tenis Dinas yang semula berjumlah 11 UPTD menjadi 6 UPTD, yaitu UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan, UPT Benih Perkebunan, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, UPT Laboratorium Hayati, UPT Mekanisasi Perkebunan dan UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan.



Copyright © 2014-2016 Dinas Perkebunan Provinsi Riau - Versi 2.5
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.6 Pekanbaru, Telp/Fax. 0761-47153 Email: disbun@riau.go.id, disbun.riau@gmail.com