DINAS PERKEBUNAAN
PROVINSI RIAU

PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 44 periode : , 09 s/d 15 Nov. 2016 umur 3 th (1.357,98); 4thn (1.515,43); 5thn (1.621,21); 6thn (1.669,80); 7thn (1.733,27); 8thn (1.787,37); 9thn (1...

Pekanbaru - Berdasarkan keputusan rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit provinsi riau hari selasa, 01 November 2016, bertempat diruang rapat dinas perkebunan provinsi riau. Melalui pemb...

Pekanbaru - Acara Pisah Sambut Ketua Dharma Wanita di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dilaksanakan pada Jumat (21/10/16) Pagi di Ruang Aula Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Acara ini dihadiri seluruh Ib...

Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No.41 periode 19 s/d 25 Oktober 2016 umur3 th (1.270,8j); 4thn (1.418,10); 5thn (1.517,03); 6thn (1.562,60); 7thn (1.621,97); 8thn (1.672,60); 9thn (1.72...

PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No.40 periode 12 s/d 18 Oktober 2016 umur3 th (1.295,64); 4thn (1.445,76); 5thn (1.546,63); 6thn (1.593,08); 7thn (1.653,60); 8thn (1.705,22); 9thn (1.76...

Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No.39 periode 05 s/d 11 Oktober 2016 umur3 th (1.393,91); 4thn (1.555,12); 5thn (1.663,49); 6thn (1.713,73); 7thn (1.778,75); 8thn (1.834,29); 9thn (1.89...

 Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 38 periode 28 Sept s/d 04 Oktober 2016 umur3 th (1.491,00); 4thn (1.663,57); 5thn (1.779,56); 6thn (1.833,18); 7thn (1.902,77); 8thn (1.962,18)...

 PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 37 periode 21 s/d 27 September 2016 umur3 th (1.448,50); 4thn (1.616,04); 5thn (1.728,66); 6thn (1.780,85); 7thn (1.848,43); 8thn (1.906,15); 9...

PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 36 periode 14 s/d 20 September 2016 umur3 th (1.499,58); 4thn (1.637,07); 5thn (1.789,70); 6thn (1.843,68); 7thn (1.913,65); 8thn (1.973,41); 9thn (2...

Penetapan harga TBS Prov Riau No. 35 periode 07 s/d 13 September 2016 umur3 th (1.504,60); 4thn (1.678,80); 5thn (1.795,88); 6thn (1.849,93); 7thn (1.920,18); 8thn (1.98,13); 9thn (2.044,48); 10thn_20...

Penetapan harga TBS Prov Riau No. 34 periode 31 Agustus s/d 6 September 2016 umur3 th (1.515,94); 4thn (1.691,56); 5thn (1.809,57); 6thn (1.863,95); 7thn (1.934,75); 8thn (1.995,15); 9thn (2.059,93); ...

Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 33 periode 24 s/d 30 Agus 2016 umur3 th (1.477,53); 4thn (1.648,82); 5thn (1.763,90); 6thn (1.816,79); 7thn (1.885,84); 8thn (1.944,70); 9thn (2.007,...

Home » Artikel Budidaya » Karet Dan Kelapa Sawit Masih Menjadi Andalan Devisa Subsektor Perkebunan

Karet dan Kelapa Sawit Masih Menjadi Andalan Devisa Subsektor Perkebunan

  • Kategori : Artikel Budidaya
  • Tanggal : 2016-07-20
  • Penulis : nama pengguna
  • Dilihat : 3628 kali

MEDAN - Tahun 2011 tercatat ekspor nasional subsektor perkebunan mencapai lebih dari US$ 32 miliar atau Rp. 382 triliun yang sebagian besar bersumber dari kelapa sawit (53,56%) dan karet (34,56%). Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu penyumbang devisa nasional subsektor perkebunan, khususnya untuk komoditas karet dan kelapa sawit, hal ini bisa dilihat dari produksi pada Tahun 2011 sebesar 3,12 juta ton CPO terbesar kedua setelah Provinsi Riau dari total produksi nasional sebesar 22,5 juta ton CPO.

Sementara itu untuk produksi karet di Sumatera Utara sebesar 463,4 ribu ton karet kering terbesar kedua setelah Sumatera Selatan dari total produksi karet nasional sebesar 3,08 juta ton karet kering, demikian dikatakan oleh Ir. Mukti Sarjono, M.Sc Sekretaris Ditjen Perkebunan pada pertemuan Refreshing Petugas Statistik Kecamatan Lingkup Provinsi Sumatera Utara di Hotel Hotel Grand Antares Medan pada tanggal 9 Juli 2012.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho  ST, yang dihadiri juga oleh Kadis Perkebunan Sumut Ir H Aspan Sofian, MM, Kadis Pertanian M Roem, Kadis Perikanan dan Kelautan OK Zulkarnain, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan drh Tetty Erlina Lubis, narasumber dari Ditjen Perkebunan serta ratusan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumut.

Dalam sambutannya Gatot mengatakan keberadaan data faktual sangat penting bagi daerah untuk evaluasi program yang sedang berjalan dan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan ke depan. Demikian pula dalam memperjuangkan dana bagi hasil pajak ekspor untuk dikembalikan ke Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pengasil komoditas perkebunan, tentu membutuhkan data yang valid dan faktual.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Sumut Aspan Sofian menjelaskan pertemuan ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan kemampuan para petugas statistik yang ada di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam mengumpulkan, mengolah dan menyusun data. Dalam kegiatan yang diikuti 311 peserta ini, dilakukan pemberian apresiasi kepada petugas terbaik yang diberikan kepada Mutiara Duha SP dari Dinas Pertanian dan Kehutan Nias Selatan, Selamat Hadi  SP dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Tiurmaida Tampubolon dari Dinas Pertanian Deli Serdang.

 

Mukti juga mengingatkan bahwa data statistik  merupakan bahan utama yang diperlukan untuk meyusun perencanaan pengembangan perkebunan ke depan. Data yang sahih, obyektif dan mutakhir akan meminimalkan kesalahan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan sasaran dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014. Selain itu ketersediaan data statistik mutlak diperlukan baik dalam perumusan kebijakan maupun untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja yang telah kita lakukan serta menjadi bahan masukan pada evaluasi pembangunan perkebunan secara menyeluruh.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara termasuk dinas perkebunan baik provinsi dan kabupaten/kota dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pada pasal 52 dan 55 diamanatkan apabila seseorang termasuk mantri perkebunan kecamatan, pengelola statistik kabupaten/kota dan provinsi sengaja memuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebesar 5 juta rupiah, tegas Mukti.


Sumber : http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/component/content/article/36-news/265-karet-dan-kelapa-sawit-masih-menjadi-andalan-devisa-subsektor-perkebunan.html


Undangan Pertemuan Rakornis Pembangunan Perkebunan...Tbs Kelapa Sawit Riau Naik Rp 2,90/kg...


Copyright © 2014-2016 Dinas Perkebunan Provinsi Riau - Versi 2.5
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.6 Pekanbaru, Telp/Fax. 0761-47153 Email: disbun@riau.go.id, disbun.riau@gmail.com