DINAS PERKEBUNAAN
PROVINSI RIAU

PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 44 periode : , 09 s/d 15 Nov. 2016 umur 3 th (1.357,98); 4thn (1.515,43); 5thn (1.621,21); 6thn (1.669,80); 7thn (1.733,27); 8thn (1.787,37); 9thn (1...

Pekanbaru - Berdasarkan keputusan rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit provinsi riau hari selasa, 01 November 2016, bertempat diruang rapat dinas perkebunan provinsi riau. Melalui pemb...

Pekanbaru - Acara Pisah Sambut Ketua Dharma Wanita di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dilaksanakan pada Jumat (21/10/16) Pagi di Ruang Aula Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Acara ini dihadiri seluruh Ib...

Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No.41 periode 19 s/d 25 Oktober 2016 umur3 th (1.270,8j); 4thn (1.418,10); 5thn (1.517,03); 6thn (1.562,60); 7thn (1.621,97); 8thn (1.672,60); 9thn (1.72...

PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No.40 periode 12 s/d 18 Oktober 2016 umur3 th (1.295,64); 4thn (1.445,76); 5thn (1.546,63); 6thn (1.593,08); 7thn (1.653,60); 8thn (1.705,22); 9thn (1.76...

Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No.39 periode 05 s/d 11 Oktober 2016 umur3 th (1.393,91); 4thn (1.555,12); 5thn (1.663,49); 6thn (1.713,73); 7thn (1.778,75); 8thn (1.834,29); 9thn (1.89...

 Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 38 periode 28 Sept s/d 04 Oktober 2016 umur3 th (1.491,00); 4thn (1.663,57); 5thn (1.779,56); 6thn (1.833,18); 7thn (1.902,77); 8thn (1.962,18)...

 PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 37 periode 21 s/d 27 September 2016 umur3 th (1.448,50); 4thn (1.616,04); 5thn (1.728,66); 6thn (1.780,85); 7thn (1.848,43); 8thn (1.906,15); 9...

PEKANBARU - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 36 periode 14 s/d 20 September 2016 umur3 th (1.499,58); 4thn (1.637,07); 5thn (1.789,70); 6thn (1.843,68); 7thn (1.913,65); 8thn (1.973,41); 9thn (2...

Penetapan harga TBS Prov Riau No. 35 periode 07 s/d 13 September 2016 umur3 th (1.504,60); 4thn (1.678,80); 5thn (1.795,88); 6thn (1.849,93); 7thn (1.920,18); 8thn (1.98,13); 9thn (2.044,48); 10thn_20...

Penetapan harga TBS Prov Riau No. 34 periode 31 Agustus s/d 6 September 2016 umur3 th (1.515,94); 4thn (1.691,56); 5thn (1.809,57); 6thn (1.863,95); 7thn (1.934,75); 8thn (1.995,15); 9thn (2.059,93); ...

Pekanbaru - Penetapan harga TBS Prov Riau No. 33 periode 24 s/d 30 Agus 2016 umur3 th (1.477,53); 4thn (1.648,82); 5thn (1.763,90); 6thn (1.816,79); 7thn (1.885,84); 8thn (1.944,70); 9thn (2.007,...

Home » Artikel Umum » Empat Syarat Utama Sertifikasi Ispo Petani Swadaya

Empat Syarat Utama Sertifikasi ISPO Petani Swadaya

  • Kategori : Artikel Umum
  • Tanggal : 2014-12-15
  • Penulis : admin
  • Dilihat : 5788 kali

Sertifikasi Indonesian Suistainability Palm Oil (ISPO) akan digulirkan untuk kelapa sawit milik petani. Yang akan disertifikasi itu bukanlah petani pemilik secara pribadi namun kelompok tani/kelembagaan petani.

Untuk Kriteria penilaian ISPO, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Drs H Zulher MS, menyebutkan ada perbedaan criteria ISPO petani swadaya dengan perusahaan. Ada empat kriteria utama  yang akan dinilai oleh Auditor ISPO yaitu pertama Aspek legalitas lahan yang dimiliki oleh petani. Aspek legalitas itu yang surat kepemilikan lahan atau sertifikat yang dimiliki oleh anggota kelompok tani. Apalagi ada anggota kelompok tani tersebut yang memiliki lahan berada di kawasan hutan.

“Untuk syarat yang utama adalah sertifikat tanah, jangan sampai lahan yang dimiliki oleh Poktan tersebut berada diatas kawasan hutan”terang Zulher saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/11).

Syarat yang kedua adalah sumber benih bibit. Sumber benih kelapa sawit ini penting untuk menentukan kualitas buah yang akan dihasilkan oleh petani. Ketiga, ramah lingkungan. Zulher menerangkan bahwa factor lingkungan merupakan factor utama sertifikasi ISPO ini dilakukan. Sedangkan yang terakhir yaitu penilaian terhadap kelembagaan petani itu sendiri. Kelembagaan petani yang diharapkan lulu sertifikasi ISPO yaitu kelembagaan petani yang mandiri, berkembang dan juga mampu menyejahterakan anggotanya.

“Perlu kita ingatkan lagi, sertifikat yang kita berikan bukanlah kepada individu petani namun kelompok tani secara. Jadi jika ada salah lahan yang tidak sesuai dengan standar ISPO dapat mempengaruhi ISPO poktan tersebut. Ada standar nilai yang diberikan oleh Auditor ISPO. Kita tinggal mengikutinya lagi”ujar Zulher.

Dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO ini nantinya, pemerintah pusat akan membentuk Working Group yang beranggotakan beberapa satker yaitu Kementrian Pertanian bidang perkebunan, BPN, Kementrian membidangi Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, Kementrian Koperasi UKM.

“Dan akan diikuti oleh satker terkait tingkat daerah nantinya”tambah Zulher.

Diberitakan sebelumnya, Pihak pemerintah pusat menggandeng United Nation Development Program (UNDP) dalam rangka pelaksanaan sertifikasi ISPO kelapa sawit miliki petani swadaya. UNDP menyatakan kerjsama itu diharapkan meningkatkan kualitas kelapa sawit yang dihasilka oleh petani. Dalam sertifikasi ini, UNDP bersedia membantu anggaran pengurusan sertifikasi ISPO petani swadaya tersebut.


Perusahaan Harus Bantu Ispo Petani Swadaya...Perusahaan Perkebunan Harus Bantu Korban Banjir...


Copyright © 2014-2016 Dinas Perkebunan Provinsi Riau - Versi 2.5
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.6 Pekanbaru, Telp/Fax. 0761-47153 Email: disbun@riau.go.id, disbun.riau@gmail.com